[email protected]     +62 3440082     jdih.kemendagri     jdihkemendagri
  • Home
  • Tentang Kami
    • Sekilas Sejarah
    • Dasar Hukum
    • Visi
    • Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Nilai Budaya
    • Struktur Organisasi
      • JDIH
      • Biro Hukum
  • Jenis Dokumen
    • Peraturan
      • Peraturan Menteri
      • Keputusan Menteri
      • Instruksi Menteri
    • Monografi
    • Artikel/Majalah Hukum
    • Putusan
  • Berita
  • Kuasa Hukum
  • IKM
  • Link Anggota

  • Home
  • Peraturan
Ditampilkan 1081 - 1085 dari 1740 Data

PERMEN

  • 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

Dokumen

PERMEN

  • 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT

Dokumen

PERMEN

  • 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dokumen

PERMEN

  • 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Dokumen

PERMEN

  • 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen
  • «
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • »

Pencarian

Hubungi Kami

Silakan menghubungi unit jdih pada biro hukum kementerian dalam negeri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kami siap melayani kebutuhan peraturan dan informasi hukum Anda.

Alamat

Jl Medan Merdeka Utara No.7 Kota Jakarta Pusat, Gedung "B" Lantai 7

Telepon

-

Email

[email protected]

© Copyright 2024. All Rights Reserved
Customed by JDIH Kementerian Dalam Negeri