[email protected]     +62 3440082     jdih.kemendagri     jdihkemendagri
  • Home
  • Tentang Kami
    • Sekilas Sejarah
    • Dasar Hukum
    • Visi
    • Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Nilai Budaya
    • Struktur Organisasi
      • JDIH
      • Biro Hukum
  • Jenis Dokumen
    • Peraturan
      • Peraturan Menteri
      • Keputusan Menteri
      • Instruksi Menteri
    • Monografi
    • Artikel/Majalah Hukum
    • Putusan
  • Berita
  • Kuasa Hukum
  • IKM
  • Link Anggota

  • Home
  • Peraturan
Ditampilkan 1026 - 1030 dari 1740 Data

PERMEN

  • 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Dokumen

PERMEN

  • 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dokumen

PERMEN

  • 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Dokumen

PERMEN

  • 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI DENGAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dokumen

PERMEN

  • 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Dokumen
  • «
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • »

Pencarian

Hubungi Kami

Silakan menghubungi unit jdih pada biro hukum kementerian dalam negeri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kami siap melayani kebutuhan peraturan dan informasi hukum Anda.

Alamat

Jl Medan Merdeka Utara No.7 Kota Jakarta Pusat, Gedung "B" Lantai 7

Telepon

-

Email

[email protected]

© Copyright 2024. All Rights Reserved
Customed by JDIH Kementerian Dalam Negeri