[email protected]     +62 3440082     jdih.kemendagri     jdihkemendagri
  • Home
  • Tentang Kami
    • Sekilas Sejarah
    • Dasar Hukum
    • Visi
    • Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Nilai Budaya
    • Struktur Organisasi
      • JDIH
      • Biro Hukum
  • Jenis Dokumen
    • Peraturan
      • Peraturan Menteri
      • Keputusan Menteri
      • Instruksi Menteri
    • Monografi
    • Artikel/Majalah Hukum
    • Putusan
  • Berita
  • Kuasa Hukum
  • IKM
  • Link Anggota

  • Home
  • Peraturan
Ditampilkan 466 - 470 dari 1740 Data

PERMEN

  • 2019

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dokumen

PERMEN

  • 2019

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR SERTA ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dokumen

PERMEN

  • 2019

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dokumen

UU

  • 2021

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dokumen

UU

  • 2021

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Dokumen
  • «
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • »

Pencarian

Hubungi Kami

Silakan menghubungi unit jdih pada biro hukum kementerian dalam negeri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kami siap melayani kebutuhan peraturan dan informasi hukum Anda.

Alamat

Jl Medan Merdeka Utara No.7 Kota Jakarta Pusat, Gedung "B" Lantai 7

Telepon

-

Email

[email protected]

© Copyright 2024. All Rights Reserved
Customed by JDIH Kementerian Dalam Negeri