[email protected]     +62 3440082     jdih.kemendagri     jdihkemendagri
  • Home
  • Tentang Kami
    • Sekilas Sejarah
    • Dasar Hukum
    • Visi
    • Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Nilai Budaya
    • Struktur Organisasi
      • JDIH
      • Biro Hukum
  • Jenis Dokumen
    • Peraturan
      • Peraturan Menteri
      • Keputusan Menteri
      • Instruksi Menteri
    • Monografi
    • Artikel/Majalah Hukum
    • Putusan
  • Berita
  • Kuasa Hukum
  • IKM
  • Link Anggota

  • Home
  • Peraturan
Ditampilkan 801 - 805 dari 1740 Data

PP

  • 2022

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL

Dokumen

PP

  • 2022

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2O14 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG

Dokumen

PP

  • 2022

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Dokumen

PP

  • 2022

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Dokumen

PP

  • 2022

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dokumen
  • «
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • »

Pencarian

Hubungi Kami

Silakan menghubungi unit jdih pada biro hukum kementerian dalam negeri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kami siap melayani kebutuhan peraturan dan informasi hukum Anda.

Alamat

Jl Medan Merdeka Utara No.7 Kota Jakarta Pusat, Gedung "B" Lantai 7

Telepon

-

Email

[email protected]

© Copyright 2024. All Rights Reserved
Customed by JDIH Kementerian Dalam Negeri