[email protected]     +62 3440082     jdih.kemendagri     jdihkemendagri
  • Home
  • Tentang Kami
    • Sekilas Sejarah
    • Dasar Hukum
    • Visi
    • Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Nilai Budaya
    • Struktur Organisasi
      • JDIH
      • Biro Hukum
  • Jenis Dokumen
    • Peraturan
      • Peraturan Menteri
      • Keputusan Menteri
      • Instruksi Menteri
    • Monografi
    • Artikel/Majalah Hukum
    • Putusan
  • Berita
  • Kuasa Hukum
  • IKM
  • Link Anggota

  • Home
  • Peraturan
Ditampilkan 541 - 545 dari 1740 Data

UU

  • 1950

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

Dokumen

UU

  • 1954

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

Dokumen

UU

  • 1950

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

Dokumen

UU

  • 1968

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Dokumen

PERMEN

  • 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Dokumen
  • «
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • »

Pencarian

Hubungi Kami

Silakan menghubungi unit jdih pada biro hukum kementerian dalam negeri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kami siap melayani kebutuhan peraturan dan informasi hukum Anda.

Alamat

Jl Medan Merdeka Utara No.7 Kota Jakarta Pusat, Gedung "B" Lantai 7

Telepon

-

Email

[email protected]

© Copyright 2024. All Rights Reserved
Customed by JDIH Kementerian Dalam Negeri